Bupati Inhil Pimpin Rapat MCP Korsupgah KPK
Indragiri Hilir, Marwahrakyat.com - Bupati Inhil Pimpin Rapat MCP Korsupgah KPK
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Evaluasi Monitoring Center of Prevention (MCP) Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Rapat lantai 5 Kantor Bupati , Jum'at (18/3/22).
Rapat ini diselenggarakan guna mengevaluasi progres capaian MCP Korsupgah Pemkab. Inhil yang selanjutnya akan disampaikan pada saat rapat evaluasi di Tingkat Provinsi. Dalam pertemuan kali ini Bupati Inhil HM. Wardan memimpin rapat secara langsung didampingi Sekretaris Daerah (sekda) H. Afrizal, Inspektur serta Kepala OPD dilingkungan Pemkab. Inhil
Bupati Inhil menyampaikan bahwa Rapat Evaluasi Progres Capaian MCP Korsupgah ini merupakan bagian dari rencana aksi dalam pemberantasan korupsi yang terintegrasi dan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.
“Yang setiap laporan kerja OPD memiliki nilai standar dan terpantau langsung oleh pihak KPK melalui aplikasi yang disediakan, sehingga tanpa KPK berkunjung ke daerah pun sudah bisa mengontrol dan menilai hasil kerja kita dan dilakukan pencegahan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Bupati.
Dikatakan, pertemuan ini sebagai bentuk komitmen kuat bersama dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik, efektif, transparan, dan bebas korupsi berbasis elektronik, demi kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Untuk diketahui, Program MCP sebagai alat pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas progres rencana aksi yang dilaksanakan oleh Pemkab, melalui aplikasi MCP Korsupgah KPK online yang terus ter-update dan terpantau. Tujuannya, untuk mendorong pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Adapun fokus secara umum terdiri atas Perencanaan dan Penganggaran (e-Planning dan e-Budgeting), dengan 8 (delapan) Capaian Indikator Area Intervensi diantaranya Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Management ASN, Tata Kelola Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Managemen Aset Daerah.
MCP yang dipenuhi oleh masing-masing instansi pelayanan publik selanjutnya diintegrasikan dalam aplikasi, sehingga dapat dipetakan elemen-elemen resiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah, atau instansi yang rentan dan menterjemahkan pemahaman tersebut menjadi gambaran strategis dan prioritas rekomendasi yang akan memberikan arahan bagi upaya pencegahan korupsi.
MCP dan RAD PPK sendiri berguna sebagai bagian upaya pencegahan korupsi terintegrasi di lingkungan pemerintah daerah dan penyelenggara negara lainnya.
Diskominfo pers Inhil

Berita Lainnya
Optimalkan Pajak Dpj Riau Rintis Perjanjian Kerjasama dengan Pembkab Inhil
Kapolsek Enok Turun Langsung Bagikan Masker Kepada Masyarakat
Prosesi Pemakaman PDP Reaktif Telah Usai, Tunggu Hasil Swab, ODP dan Masyarakat #dirumahsaja
Kapolres Inhil Cek CCTV Gudang Logistik KPU
Waspadai, Aksi Penipuan Catut Nama Sekda dan Bunda PAUD Inhil
Jamaah Terbatas Akibat Pandemi, Bupati dan Istri Shalat Idul Adha di Pendopo
KNPI Inhil Menjaga Asa, Silaturahmi Bersama Wakil Bupati Yuliantini Bukti Nyata Eksistensi Pemuda
Ketua DWP Hj Marwiyah Afrizal Buka Pembinaan dan Sosialisasi Munas IV
Inhil Kembali Terima Penghargaan APE Kategori Madya 2022
Ketua PW IWO Provinsi Riau Minta Masyarakat Awasi Proyek Pemkab Inhil
Selama Ramadhan, Kodim 0314/ Inhil Terus Gencarkan Vaksinasi Booster di Sekitar Pelabuhan Lasdap Tembilahan
Segera Cek! Daeng Daris Curiga PT. Pulau Sambu Sengaja PHK Karyawan Lama Demi Rekrut yang Baru, Pemda Harus Pastikan